Langsung ke isi
KPKawanPajak
Artikel · PPh 21

UMP 2027 Kena Pajak? Hitungan PPh 21 untuk Gaji Setara UMP, TER, dan PTKP

Apakah gaji setara UMP 2027 kena pajak? Simak status penetapan UMP 2027, cara kerja TER PPh 21 dan PTKP, serta contoh hitungan gaji setara UMP DKI 2026 per status.

KP Tim KawanPajakDiperbarui 16 November 2026 · 6 menit baca
Ilustrasi: amplop gaji setara UMP di samping tangga lapisan tarif TER PPh 21 dan batas PTKP
Foto: Ilustrasi KawanPajak

Pertanyaan apakah UMP 2027 kena pajak ramai lagi menjelang pengumuman upah minimum tahun depan. Jawaban singkatnya: bergantung pada besar gaji dan status PTKP Anda, bukan pada label "UMP". Gaji setara UMP di provinsi dengan upah minimum rendah umumnya tidak terutang PPh 21 sama sekali, sedangkan gaji setara UMP DKI Jakarta bisa terutang PPh 21 kecil bagi pekerja lajang. Artikel ini menjelaskan cara menghitungnya dengan aturan yang berlaku sekarang.

UMP 2027 kapan diumumkan dan berapa besarnya?

Sampai artikel ini ditulis pada 16 November 2026, belum ada keputusan gubernur yang menetapkan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan menargetkan pembahasan awal upah minimum 2027 rampung pada pekan terakhir November 2026. Besaran UMP ditetapkan oleh gubernur di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi, lalu berlaku mulai 1 Januari 2027.

Angka yang beredar di media, misalnya usulan serikat buruh agar upah minimum naik 7,5 sampai 9,5 persen, masih berupa usulan, bukan keputusan pemerintah. Karena itu, contoh hitungan di bawah memakai UMP 2026 yang sudah resmi. Sebagai patokan, UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 dan menjadi yang tertinggi, sedangkan UMP terendah 2026 ada di Jawa Barat, Rp2.317.601.

Jangan memakai angka UMP 2027 dari pesan berantai atau simulasi sebagai dasar penggajian. Tunggu keputusan gubernur provinsi Anda, dan ingat bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) bisa lebih tinggi daripada UMP.

Gaji di bawah PTKP kena pajak atau tidak?

PPh 21 dihitung dari penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP yang berlaku masih sama sejak PMK 101/PMK.010/2016: Rp54 juta setahun untuk wajib pajak lajang tanpa tanggungan (TK/0), tambahan Rp4,5 juta bila kawin, dan tambahan Rp4,5 juta per tanggungan, paling banyak tiga orang. Usulan kenaikan PTKP untuk 2027 memang sedang dikaji pemerintah, tetapi belum ada angka maupun tanggal berlakunya.

Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5 persen (paling banyak Rp500.000 sebulan atau Rp6 juta setahun) dan iuran pensiun serta hari tua yang dibayar pegawai, seperti iuran JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan. Jika penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP, PPh 21 terutang setahun nol.

Hitung PPh 21 Anda sendiriMasukkan gaji, bonus, dan status, hasilnya langsung keluar. Buka kalkulator

Bagaimana TER PPh 21 untuk gaji setara UMP?

Sejak 2024, berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023, PPh 21 pegawai tetap untuk Januari sampai November dipotong dengan tarif efektif rata-rata (TER) bulanan dikalikan penghasilan bruto sebulan. Pada masa pajak terakhir (umumnya Desember), pajak dihitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17 UU PPh, lalu dikurangi potongan Januari sampai November. Kategori TER ditentukan dari status PTKP pada awal tahun pajak. Lapisan awal tabel TER bulanan adalah sebagai berikut:

  • Kategori A (TK/0, TK/1, K/0): 0% sampai Rp5.400.000; 0,25% untuk Rp5.400.001 s.d. Rp5.650.000; 0,50% untuk Rp5.650.001 s.d. Rp5.950.000; 0,75% untuk Rp5.950.001 s.d. Rp6.300.000.
  • Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2): 0% sampai Rp6.200.000; 0,25% untuk Rp6.200.001 s.d. Rp6.500.000.
  • Kategori C (K/3): 0% sampai Rp6.600.000; 0,25% untuk Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.000.

Perlu diingat, TER 0 persen tidak selalu berarti pajak setahun nol. Batas TER kategori A (Rp5,4 juta sebulan) lebih tinggi daripada PTKP TK/0 (Rp4,5 juta sebulan), sehingga pekerja lajang bergaji sekitar Rp5 jutaan bisa tidak dipotong sama sekali dari Januari sampai November, lalu dipotong sekaligus pada bulan Desember.

Contoh hitungan PPh 21 gaji setara UMP DKI 2026

Contoh: Rina, pegawai tetap di Jakarta, menerima gaji Rp5.729.876 sebulan sepanjang 2026. Untuk penyederhanaan, anggap tidak ada tunjangan lain dan tidak ada premi yang ditanggung kantor, sehingga penghasilan bruto sebulan sama dengan gaji. Rina membayar iuran JHT 2 persen dan JP 1 persen dari gajinya.

  1. Bruto setahun: Rp5.729.876 x 12 = Rp68.758.512.
  2. Biaya jabatan 5%: Rp3.437.926 (masih di bawah batas Rp6 juta setahun).
  3. Iuran JHT dan JP 3%: Rp2.062.755.
  4. Penghasilan neto setahun: Rp68.758.512 - Rp3.437.926 - Rp2.062.755 = Rp63.257.831.
  5. Status TK/0: PKP = Rp63.257.831 - Rp54.000.000 = Rp9.257.831, dibulatkan ke bawah menjadi Rp9.257.000. PPh 21 setahun 5% = Rp462.850.
  6. Potongan Januari-November dengan TER kategori A 0,50%: Rp28.649 per bulan, total Rp315.139. Potongan Desember: Rp462.850 - Rp315.139 = Rp147.711.
  7. Jika Rina berstatus K/0 (PTKP Rp58.500.000): PKP Rp4.757.000 dan PPh 21 setahun Rp237.850. Potongan TER Januari-November tetap Rp315.139 karena K/0 juga kategori A, sehingga ada lebih potong Rp77.289 yang wajib dikembalikan pemberi kerja.
  8. Jika Rina berstatus K/1 (PTKP Rp63.000.000): PKP Rp257.000 dan PPh 21 setahun Rp12.850. TER kategori B untuk gaji ini 0%, sehingga seluruh Rp12.850 dipotong pada Desember.

Bagi pekerja dengan gaji setara UMP Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur 2026 yang berkisar Rp2,3 juta sampai Rp2,5 juta sebulan, penghasilan neto setahun jauh di bawah PTKP TK/0, sehingga PPh 21 terutang nol. Dengan asumsi contoh di atas (biaya jabatan 5% dan iuran 3%), pekerja lajang baru mulai terutang PPh 21 setahun bila gaji bruto di atas sekitar Rp4,89 juta sebulan.

Dalam praktik, premi JKK, JKM, dan iuran BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja ikut dihitung sebagai penghasilan bruto untuk PPh 21, sedangkan iuran yang dipotong dari gaji Anda tidak mengurangi bruto untuk TER. Akibatnya, bruto di slip pajak bisa lebih besar dari gaji pokok dan lapisan TER bisa naik satu tingkat. Pekerja di sektor tertentu yang memenuhi syarat PMK 105/2025 juga menerima PPh 21 ditanggung pemerintah selama 2026, yang dibayarkan tunai bersama gaji.

Apa yang perlu dicek saat UMP 2027 diumumkan?

  1. Pastikan status PTKP Anda di data kantor benar per awal tahun pajak, karena status itu menentukan kategori TER selama setahun.
  2. Bandingkan gaji baru dengan batas lapisan TER kategori Anda. Kenaikan beberapa ratus ribu rupiah bisa menggeser tarif TER dari 0,50% ke 0,75%, tetapi pajak setahun tetap dihitung ulang dengan tarif Pasal 17 pada Desember.
  3. Simpan slip gaji dan cek bukti potong tahunan (BPA1) yang wajib diberikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.
  4. Jika potongan setahun ternyata lebih besar dari pajak terutang, tanyakan pengembalian kelebihan potong ke bagian HR atau keuangan.

Kesalahan umum soal pajak gaji UMP

  • Mengira semua gaji setara UMP pasti bebas pajak. Yang menentukan adalah penghasilan neto dibandingkan PTKP, bukan sebutan UMP.
  • Kaget dengan potongan Desember lalu menganggap kantor salah hitung, padahal itu hasil penghitungan ulang setahun.
  • Lupa melapor ke kantor saat menikah atau punya anak, sehingga status PTKP dan kategori TER tahun berikutnya tidak diperbarui.
  • Menganggap TER sebagai tarif pajak baru. TER hanya cara memotong bulanan; total pajak setahun tetap mengikuti tarif Pasal 17.

Tanya jawab singkat

Apakah UMP 2027 sudah pasti naik? Belum ada penetapan. Tunggu keputusan gubernur yang menurut target pemerintah dibahas hingga akhir November 2026 dan berlaku 1 Januari 2027.

Apakah PTKP naik pada 2027 sehingga gaji UMP bebas pajak? Usulan kenaikan PTKP masih dikaji dan tidak berlaku otomatis pada Januari 2027. Selama belum ada peraturan baru, PTKP TK/0 tetap Rp54 juta setahun.

Apakah karyawan bergaji UMP wajib lapor SPT Tahunan? Kewajiban lapor SPT Tahunan mengikuti ketentuan wajib pajak terdaftar, bukan besarnya gaji semata. Penjelasannya ada di artikel kami "Siapa yang Wajib Lapor SPT Tahunan? Ini Syarat dan Pengecualiannya".

Kesimpulan

UMP 2027 belum ditetapkan, tetapi cara menghitung pajaknya sudah jelas: bandingkan penghasilan neto setahun dengan PTKP, lalu pahami bahwa TER hanya alat potong bulanan. Gaji setara UMP di sebagian besar provinsi tidak terutang PPh 21, sementara gaji setara UMP DKI bisa terutang ratusan ribu rupiah setahun bagi pekerja lajang. Begitu UMP provinsi Anda diumumkan, coba hitung dengan kalkulator PPh 21 dan kalkulator bruto-neto di KawanPajak, atau gunakan layanan konsultasi pajak KawanPajak bila slip gaji Anda memuat banyak komponen.

Masih ragu dengan kondisi pajak Anda?

Tanya AI KawanPajak gratis, atau serahkan SPT ke tim kami.

Artikel terkait