PPh 21 DTP 2027 sedang ramai dibicarakan karena pemerintah berencana menanggung PPh Pasal 21 pekerja di semua sektor usaha yang bergaji sampai Rp10 juta per bulan. Namun perlu dicatat sejak awal: per 16 November 2026, rencana ini belum memiliki aturan teknis. Yang sudah pasti berlaku adalah skema 2026 melalui PMK 105/2025, yang hanya mencakup lima sektor. Artikel ini menjelaskan apa yang sudah diumumkan, apa yang belum, dan bagaimana insentif ini bekerja di slip gaji Anda.
Apa yang diumumkan soal PPh 21 DTP 2027?
Rencana perluasan PPh 21 DTP sudah disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sejak 30 September 2026 dan diulang dalam pernyataan pada 9 November 2026. Menurut pemberitaan DDTCNews, insentif direncanakan berlaku pada 2027 untuk pekerja di seluruh sektor usaha dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan. Sekitar 7,54 juta pekerja diperkirakan dapat memanfaatkannya.
Pada 11 November 2026, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan rencana untuk masa pajak Januari sampai Desember 2027 masih dibahas di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, cakupan penerima maupun jangka waktu pemberian fasilitas masih dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal.
Gaji Rp10 juta bebas pajak 2027: apakah sudah pasti?
Belum. Yang sudah ada barulah rencana kebijakan. Hingga artikel ini ditulis, belum ada PMK yang mengatur PPh 21 DTP untuk tahun 2027. Jadi perusahaan belum bisa memberlakukannya, dan pekerja di luar lima sektor 2026 belum berhak atas insentif ini. Pantau pengumuman resmi Kementerian Keuangan dan DJP untuk kepastiannya.
Hitung PPh 21 Anda sendiriMasukkan gaji, bonus, dan status, hasilnya langsung keluar. Buka kalkulatorBagaimana skema PPh 21 DTP 2026 menurut PMK 105/2025?
Skema 2026 menjadi gambaran paling dekat tentang bentuk insentif 2027, meskipun aturannya bisa saja berbeda. Berdasarkan penjelasan di pajak.go.id, pokok-pokok PMK 105/2025 adalah sebagai berikut.
- Sektor: industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata, yang mencakup 133 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU).
- Pegawai tetap: penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10 juta per bulan, dinilai pada Januari 2026 atau bulan pertama bekerja.
- Pegawai tidak tetap: rata-rata upah paling banyak Rp500 ribu per hari atau paling banyak Rp10 juta per bulan.
- Pegawai memiliki NPWP atau NIK yang sudah tervalidasi di sistem DJP.
- PPh 21 yang ditanggung pemerintah wajib dibayarkan tunai kepada pegawai bersama gaji, tidak boleh ditahan perusahaan.
- Pemberi kerja melaporkan realisasinya lewat SPT Masa PPh 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Pajak.go.id juga menyebut kenaikan gaji atau bonus di kemudian hari tidak menggugurkan hak pegawai, selama kriteria penghasilan pada Januari 2026 terpenuhi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak melaporkan realisasi pada satu masa pajak bisa kehilangan fasilitas untuk sisa tahun 2026.
Bagaimana PPh 21 DTP terlihat di slip gaji?
PPh 21 tetap dihitung seperti biasa. Bedanya, jumlah pajak itu tidak dipotong dari gaji Anda, melainkan dibayarkan tunai kepada Anda dan dilaporkan perusahaan sebagai PPh 21 ditanggung pemerintah. Menurut pajak.go.id, tambahan penerimaan bersih pegawai dari skema 2026 diperkirakan Rp60 ribu sampai Rp600 ribu per bulan, tergantung besar gaji dan status PTKP.
Contoh sederhana: Dina adalah pegawai tetap berstatus TK/0 dengan gaji Rp8 juta per bulan, bekerja di perusahaan garmen yang termasuk sektor penerima 2026. Agar mudah, iuran pensiun dan JHT diabaikan.
- Penghasilan bruto setahun: 12 × Rp8.000.000 = Rp96.000.000.
- Biaya jabatan 5%: Rp4.800.000 (masih di bawah batas Rp6.000.000 setahun).
- Penghasilan neto: Rp91.200.000.
- Dikurangi PTKP TK/0 Rp54.000.000, penghasilan kena pajak menjadi Rp37.200.000.
- PPh 21 setahun: 5% × Rp37.200.000 = Rp1.860.000, atau rata-rata sekitar Rp155.000 per bulan.
Tanpa insentif, sekitar Rp1,86 juta itu dipotong dari gaji Dina sepanjang tahun. Dengan PPh 21 DTP, jumlah tersebut diterima Dina secara tunai. Angka per bulan bisa berbeda karena pemotongan bulanan memakai tarif efektif rata-rata (TER) dan dihitung ulang di akhir tahun. Cara hitung lengkapnya ada di artikel "Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Tetap Setahun, Lengkap dengan Contoh".
Apa yang perlu disiapkan pekerja dan perusahaan sekarang?
- Pastikan NIK Anda sudah tervalidasi sebagai NPWP di Coretax, karena skema 2026 mensyaratkannya.
- Cek kode KLU perusahaan bila Anda bekerja di salah satu dari lima sektor 2026.
- Bagi HR dan bagian keuangan: tunggu PMK 2027 sebelum mengubah sistem penggajian, lalu cocokkan sektor dan batas gaji dengan aturan final.
- Simpan slip gaji dan bukti potong Anda untuk dicocokkan saat mengisi SPT Tahunan.
Kesalahan umum soal PPh 21 DTP
- Menganggap semua karyawan sudah bebas PPh 21 mulai Januari 2027, padahal aturannya belum terbit.
- Mengira PPh 21 DTP berarti perusahaan boleh tidak memotong dan tidak melapor. Pelaporan tetap wajib.
- Perusahaan menahan uang PPh 21 DTP, padahal harus dibayarkan tunai kepada pegawai.
- Membandingkan batas Rp10 juta dengan gaji neto. Pada skema 2026, yang dinilai adalah penghasilan bruto.
Tanya jawab singkat
Apakah pekerja bergaji di atas Rp10 juta mendapat insentif? Dalam skema 2026 tidak, dan rencana 2027 yang diumumkan juga memakai batas Rp10 juta per bulan.
Kapan aturan PPh 21 DTP 2027 terbit? Belum ada tanggal resmi. DJP menyebut rencana untuk masa pajak Januari sampai Desember 2027 masih dibahas.
Apakah PPh 21 DTP sama dengan kenaikan PTKP? Tidak. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak, sedangkan DTP berarti pajaknya tetap ada tetapi dibayar pemerintah. Usulan kenaikan PTKP 2027 juga masih dikaji secara terpisah.
Kesimpulan
PPh 21 DTP 2027 untuk semua sektor dengan gaji sampai Rp10 juta per bulan masih berupa rencana pemerintah, belum menjadi aturan. Saat ini yang berlaku adalah PMK 105/2025 untuk lima sektor di tahun 2026. Untuk melihat berapa PPh 21 Anda, dan berapa yang bisa diterima tunai bila insentif berlaku, coba kalkulator PPh 21 dan kalkulator gaji bruto-neto di KawanPajak. Bagi perusahaan yang ingin menyiapkan penggajian 2027, konsultan pajak KawanPajak siap membantu begitu aturan resminya terbit.
- DDTCNews: Gaji 7,54 juta karyawan bakal bebas pajak, ini kata Airlangga (9 Nov 2026)
- DDTCNews: Fasilitas pajak 2027 disiapkan, ada kenaikan PTKP hingga PPh 21 DTP (1 Okt 2026)
- IKPI: PPh 21 DTP 2027 belum final, DJP sebut cakupan penerima bisa berubah (11 Nov 2026)
- IKPI: Daftar insentif pajak yang disiapkan pemerintah untuk 2027
- DJP: Resmi PPh 21 DTP 2026 melalui PMK 105/2025
- DDTCNews: Kring Pajak ingatkan ketentuan biaya jabatan pegawai tetap
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah; cek pajak.go.id untuk ketentuan terbaru.