Pajak Pesangon, JHT, dan Uang Pensiun: Tarif Final dan Cara Hitungnya

Kehilangan pekerjaan atau memasuki masa pensiun adalah momen besar. Di tengah urusan administrasi, banyak orang kaget melihat pesangon atau dana JHT yang diterima lebih kecil dari perhitungan awal karena dipotong pajak. Apakah benar dipotong? Benar, tetapi tarifnya jauh lebih ringan daripada pajak gaji.

Dasar hukumnya

Pajak atas pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus diatur dalam PP 68/2009. DJP menegaskan aturan ini tidak berubah oleh UU HPP dan tetap berlaku selama belum diganti atau dicabut. Pajaknya berupa PPh Pasal 21 final yang dipotong oleh pemberi kerja, dana pensiun, atau BPJS Ketenagakerjaan.

Tarif pajak pesangon

• Sampai Rp50 juta: 0%.
• Di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta: 5%.
• Di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta: 15%.
• Di atas Rp500 juta: 25%.

Tarif ini dihitung atas penghasilan bruto pesangon, tanpa PTKP dan tanpa biaya jabatan, dan bersifat final.

Tarif JHT, THT, dan uang pensiun sekaligus

• Sampai Rp50 juta: 0%.
• Di atas Rp50 juta: 5%.

Jadi, pencairan JHT di bawah Rp50 juta tidak dipotong pajak sama sekali.

Contoh perhitungan pesangon

Bu Wati menerima pesangon Rp180 juta karena terkena PHK. Pajaknya dihitung per lapisan: Rp50 juta pertama 0% = Rp0; Rp50 juta berikutnya 5% = Rp2,5 juta; sisa Rp80 juta dengan tarif 15% = Rp12 juta. Total PPh 21 final Rp14,5 juta, sehingga pesangon bersih yang diterima Rp165,5 juta. Tarif efektifnya hanya sekitar 8%.

Contoh pencairan JHT

Pak Dedi mencairkan JHT sebesar Rp80 juta. Rp50 juta pertama tidak dipajaki, dan Rp30 juta sisanya dikenai 5% atau Rp1,5 juta. Dana bersih yang diterima Rp78,5 juta.

Apa yang perlu dilakukan?

• Minta bukti potong PPh 21 final dari perusahaan atau BPJS Ketenagakerjaan.
• Laporkan pesangon dan JHT di bagian penghasilan yang dikenai PPh final pada SPT Tahunan, berikut pajak yang sudah dipotong.
• Jika uangnya disimpan atau dibelikan aset, laporkan di daftar harta per 31 Desember.
• Pertimbangkan meminta pembayaran sekaligus atau dalam 2 tahun kalender agar tetap mendapat tarif final yang ringan.

Apa saja yang termasuk pesangon?

Dalam PP 68/2009, uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan pemberi kerja dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau pemutusan hubungan kerja. Ini mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Sebaliknya, gaji bulan terakhir dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayar bersamaan dengan pesangon tetap dipotong PPh 21 biasa, bukan tarif final pesangon. Mintalah rincian komponen pembayaran kepada HR agar tarif yang dipakai tepat.

Mengatur waktu pembayaran

Jika pesangon akan dibayar bertahap, usahakan seluruhnya lunas dalam paling lama dua tahun kalender. Contohnya, PHK pada November 2026 dengan pembayaran sebagian di 2026 dan sisanya di 2027 masih dihitung sebagai satu kesatuan dengan tarif final. Bila ada bagian yang baru dibayar pada 2028, bagian itu dikenai tarif progresif biasa yang bisa jauh lebih tinggi. Bicarakan jadwal pembayaran dengan perusahaan sejak awal.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah pesangon perlu dihitung ulang di SPT Tahunan? Tidak. Karena final, pesangon hanya dilaporkan di bagian penghasilan final beserta pajak yang sudah dipotong.

Bagaimana jika perusahaan tidak memotong pajak? Pajak final ini tetap terutang. Mintalah perusahaan memenuhi kewajibannya, atau konsultasikan ke KPP agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

Apakah uang pensiun bulanan juga final? Tidak. Uang pensiun yang dibayar secara berkala setiap bulan dikenai PPh 21 biasa dengan PTKP dan tarif progresif, berbeda dengan uang pensiun yang dibayar sekaligus.

Kesimpulan

Pesangon dikenai PPh 21 final berlapis 0%, 5%, 15%, dan 25%, sedangkan JHT, THT, dan uang pensiun sekaligus hanya 0% sampai Rp50 juta dan 5% di atasnya. Pastikan pembayaran tidak melewati 2 tahun kalender dan simpan bukti potongnya. Butuh bantuan melaporkannya di SPT? Gunakan layanan Lapor SPT di kawanpajak.com.