Pajak Natura: Fasilitas Kantor Mana yang Kena Pajak dan Mana yang Bebas

Fasilitas dari kantor, seperti mobil dinas, rumah dinas, atau keanggotaan gym, dulu umumnya tidak dipajaki di tangan karyawan. Sejak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK 66/2023 berlaku mulai 1 Juli 2023, fasilitas dalam bentuk barang atau kenikmatan (natura) bisa menjadi penghasilan yang dipotong PPh 21.

Namun tidak semua fasilitas kena pajak. Ada daftar natura yang dikecualikan, sebagian dengan batas nilai. Berikut ringkasannya.

Apa itu natura dan kenikmatan?

Natura adalah imbalan berbentuk barang selain uang, misalnya bingkisan atau paket sembako. Kenikmatan adalah imbalan berupa hak memakai fasilitas atau layanan, misalnya mobil dinas, rumah dinas, atau layanan kesehatan. Nilai natura dan kenikmatan yang tidak dikecualikan ditambahkan ke penghasilan bruto karyawan dan dipotong PPh 21.

Natura yang dikecualikan dari pajak

• Makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh pegawai di tempat kerja.
• Bingkisan hari raya keagamaan yang diterima seluruh pegawai, tanpa batasan nilai.
• Bingkisan selain hari raya keagamaan, paling banyak Rp3 juta per pegawai dalam setahun.
• Peralatan dan fasilitas kerja yang menunjang pekerjaan, seperti komputer, laptop, ponsel, pulsa, dan internet.
• Fasilitas olahraga, kecuali golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, dan olahraga otomotif, paling banyak Rp1,5 juta per pegawai setahun.
• Tempat tinggal komunal seperti mes, asrama, atau barak, tanpa batasan nilai.
• Tempat tinggal individual seperti apartemen atau rumah, paling banyak Rp2 juta per pegawai per bulan.
• Kendaraan, untuk pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal di perusahaan dan rata-rata penghasilan brutonya dari pemberi kerja paling banyak Rp100 juta dalam 12 bulan terakhir.
• Fasilitas kesehatan untuk kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan perawatan lanjutannya.
• Iuran dana pensiun yang disahkan OJK dan ditanggung pemberi kerja, serta fasilitas ibadah di tempat kerja.

Contoh hitung

Rudi, seorang manajer dengan gaji rata-rata Rp150 juta per bulan, mendapat mobil dinas dan apartemen senilai Rp6 juta per bulan dari kantor. Karena penghasilannya di atas Rp100 juta, fasilitas mobil tidak masuk pengecualian, sehingga nilai kenikmatan mobil menjadi objek PPh 21. Untuk apartemen, Rp2 juta pertama dikecualikan, dan Rp4 juta sisanya ditambahkan ke penghasilan brutonya setiap bulan.

Sebaliknya, Maya, staf administrasi bergaji Rp8 juta per bulan yang mendapat laptop kerja, makan siang di kantor, dan bingkisan Lebaran, tidak dikenai pajak atas ketiga fasilitas tersebut.

Apa yang perlu dilakukan karyawan?

• Periksa slip gaji dan bukti potong BPA1. Natura yang dipajaki biasanya tercantum sebagai tambahan penghasilan.
• Tanyakan ke HR bagaimana nilai fasilitas dihitung, misalnya untuk kendaraan atau rumah dinas.
• Ingat bahwa PPh 21 atas natura bisa ditanggung kantor atau dipotong dari penghasilan Anda, tergantung kebijakan perusahaan.

Bagaimana nilai natura dihitung?

Untuk natura berupa barang, nilainya pada dasarnya adalah nilai pasar barang tersebut. Untuk kenikmatan, nilainya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi kerja, misalnya biaya sewa apartemen atau biaya kendaraan. Jika perusahaan memiliki sendiri aset yang dinikmati pegawai, aturan teknis menetapkan cara menghitung nilai pemakaiannya.

Dampaknya bagi perusahaan

Perubahan ini juga menguntungkan pemberi kerja. Dulu biaya natura umumnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Sejak UU HPP, natura yang menjadi objek pajak di tangan pegawai dapat dibiayakan oleh perusahaan, selama terkait dengan kegiatan usaha. Karena itu, banyak perusahaan menata ulang kebijakan fasilitas pegawai agar adil dan efisien secara pajak.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah seragam kerja kena pajak? Seragam termasuk peralatan dan fasilitas kerja yang menunjang pekerjaan, sehingga dikecualikan.

Apakah fasilitas pelatihan atau kursus kena pajak? Pelatihan yang diselenggarakan untuk kepentingan pekerjaan merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan pegawai. Untuk fasilitas di luar kebutuhan pekerjaan, tanyakan perlakuannya kepada HR atau konsultan.

Kesimpulan

Fasilitas kantor kini bisa menjadi objek PPh 21, kecuali yang masuk daftar pengecualian PMK 66/2023 dan nilainya di bawah batas. Karyawan dengan banyak fasilitas sebaiknya memeriksa bukti potongnya dengan teliti. Ingin menghitung PPh 21 Anda? Gunakan kalkulator PPh 21 gratis di kawanpajak.com atau tanyakan lewat konsultasi AI kami.