Pajak emas 2026 sering membingungkan karena aturannya berbeda untuk emas batangan dan emas perhiasan, serta berbeda antara saat membeli dan saat menjual. Ringkasnya, konsumen akhir yang membeli emas batangan berkadar minimal 99,99% bersertifikat tidak dipungut PPN maupun PPh Pasal 22. Saat Anda menjual emas batangan ke bank bulion, PPh 22 sebesar 0,25% baru dipungut bila nilai penjualannya lebih dari Rp10 juta. Adapun emas perhiasan yang dibeli dari pedagang PKP dikenai PPN dengan besaran tertentu. Mari kita urai satu per satu, termasuk rencana pemerintah untuk tahun 2027.
Apa kabar terbaru soal pajak emas?
Pada awal November 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa revisi fasilitas PPN atas emas termasuk dalam paket stimulus ekonomi 2027. Menurut pemberitaan DDTCNews tanggal 6 November 2026, pemerintah berencana memberikan fasilitas PPN untuk emas berkadar 99,9%, lebih rendah dari batas yang berlaku saat ini, yaitu 99,99%. Tujuannya agar industri perhiasan dan konsumen logam mulia ikut menikmati fasilitas tersebut.
Beli emas batangan kena pajak atau tidak?
Emas batangan untuk cadangan devisa negara bukan objek PPN menurut UU PPN. Emas batangan lain tetap barang kena pajak, tetapi berdasarkan Pasal 25 PP 49/2022, impor dan penyerahannya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Syaratnya, emas itu:
- Berbentuk batangan.
- Berkadar minimal 99,99%.
- Kadarnya dibuktikan dengan sertifikat. Fasilitas ini juga mencakup emas batangan yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.
Dari sisi PPh, Pasal 5 ayat (1) PMK 48/2023 sebagaimana telah diubah, termasuk dengan PMK 52/2025, menyatakan pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan oleh pengusaha emas kepada konsumen akhir. Konsumen akhir di sini berarti pembeli yang memakai atau menyimpan sendiri, bukan untuk kegiatan usaha. Anda juga tidak perlu menunjukkan surat keterangan bebas. Jadi, membeli emas batangan untuk tabungan pribadi pada dasarnya tidak dipungut pajak.
Jual emas ke bullion bank kena PPh?
Sejak 1 Agustus 2025, PMK 51/2025 menunjuk lembaga jasa keuangan (LJK) bulion yang berizin OJK sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan. Aturannya:
- Tarif PPh 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN.
- Pembelian oleh LJK bulion dengan nilai paling banyak Rp10 juta tidak dipungut PPh 22.
- PPh 22 yang dipungut bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Anda.
- LJK bulion wajib memberikan bukti pemungutan kepada penjual.
DJP dalam siaran persnya tanggal 31 Juli 2025 menegaskan aturan ini bukan jenis pajak baru. Sebelumnya, transaksi yang sama bisa dipungut dua kali, yaitu 0,25% oleh penjual dan 1,5% oleh pembeli. Aturan baru menghapus tumpang tindih tersebut.
Contoh hitungan PPh 22 saat menjual emas
Contoh 1: Anda menjual emas batangan ke bank bulion senilai Rp8.000.000. Karena nilainya tidak lebih dari Rp10 juta, tidak ada PPh 22 yang dipungut. Anda menerima Rp8.000.000.
Contoh 2: Anda menjual emas batangan senilai Rp25.000.000. PPh 22 yang dipungut adalah 0,25% x Rp25.000.000 = Rp62.500. Simpan bukti pemungutannya, karena Rp62.500 itu dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan.
Berapa PPN emas perhiasan?
Emas perhiasan dikenai PPN dengan besaran tertentu yang dihitung dari harga jual. Menurut penjelasan Kring Pajak yang dikutip DDTCNews pada September 2026, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK 48/2023 sebagaimana diubah PMK 11/2025, PKP pedagang emas perhiasan memungut PPN:
- 1,65% dari harga jual, bila pedagang tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan tersebut.
- 1,1% dari harga jual, bila pedagang memiliki faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan atas perolehan atau impornya.
Contoh: Anda membeli kalung emas seharga Rp10.000.000 dari toko emas berstatus PKP yang tidak memiliki faktur pajak atas perolehannya. PPN yang dipungut adalah 1,65% x Rp10.000.000 = Rp165.000. Bila toko memiliki faktur pajak perolehan, PPN-nya 1,1% x Rp10.000.000 = Rp110.000. Simulasi PPN lain dapat Anda coba di Kalkulator PPN KawanPajak.
Langkah praktis bagi pemilik emas
- Simpan sertifikat dan nota pembelian emas, karena sertifikat menjadi bukti kadar dan nota menjadi bukti harga perolehan.
- Catat emas yang Anda miliki per 31 Desember dalam daftar harta SPT Tahunan. Mencatat harta bukan berarti emas itu dipajaki.
- Saat menjual ke bank bulion di atas Rp10 juta, minta dan simpan bukti pemungutan PPh 22.
- Masukkan PPh 22 tersebut sebagai kredit pajak di SPT Tahunan tahun penjualan.
- Pantau terbitnya revisi PP 49/2022 untuk rencana fasilitas emas 99,9% pada 2027.
Kesalahan umum soal pajak emas
- Mengira setiap pembelian emas dipotong PPh 22. Konsumen akhir tidak dipungut PPh 22.
- Menganggap rencana PPN emas 99,9% sudah berlaku. Aturannya belum terbit.
- Membuang bukti pemungutan PPh 22, padahal bisa mengurangi pajak di SPT Tahunan.
- Tidak melaporkan emas di daftar harta SPT karena takut dipajaki.
Tanya jawab singkat
Apakah emas batangan berkadar 99,9% sekarang bebas PPN? Belum. Fasilitas saat ini berlaku untuk kadar minimal 99,99% dengan sertifikat. Batas 99,9% masih rencana untuk 2027.
Apakah menjual perhiasan lama ke toko emas dipotong PPh 22 0,25%? Ketentuan 0,25% oleh LJK bulion di atas berlaku untuk pembelian emas batangan oleh bank bulion. Untuk transaksi lain, tanyakan perlakuannya kepada pembeli atau ke Kring Pajak 1500200.
Apakah emas harus dilaporkan di SPT? Ya, sebagai bagian dari daftar harta per 31 Desember. Pelaporan ini menggambarkan kekayaan Anda, bukan pengenaan pajak baru.
Kesimpulan
Pajak emas 2026 bagi konsumen relatif ringan: beli emas batangan bersertifikat untuk diri sendiri tidak dipungut PPN dan PPh 22, menjual ke bank bulion baru dipungut 0,25% di atas Rp10 juta dan bisa dikreditkan, sementara perhiasan dikenai PPN 1,1% atau 1,65% dari harga jual. Rencana fasilitas emas 99,9% pada 2027 masih menunggu aturan. Jika Anda memiliki banyak transaksi emas dan ingin memastikan pelaporannya di SPT benar, konsultan KawanPajak siap membantu.
- DDTCNews: Pemerintah Akan Turunkan Kadar Emas yang Tidak Dipungut PPN (6 Nov 2026)
- DDTCNews: Apakah Emas Batangan Kena PPN? Begini Ketentuannya
- DJP: Pemerintah Tegaskan Konsumen Akhir Tak Dipungut Pajak atas Pembelian Emas
- DJP: PMK 51/2025 dan PMK 52/2025, Atur Ulang Pajak Emas
- DDTCNews: Jual Emas ke Bulion Kurang dari Rp10 Juta Tak Kena PPh
- DDTCNews: Tarif PPN Emas Perhiasan Bisa 1,65% atau 1,1%, Apa Bedanya?
- DDTCNews: Beli Emas Batangan, Konsumen Akhir Tak Kena PPh Pasal 22 dan PPN
This article is general education, not tax advice for a specific case. Rules can change; check pajak.go.id for the latest regulations.