Skip to content
KPKawanPajak
Articles · Coretax

KSWP dan SKF Jadi Syarat Naik Pangkat ASN dan TNI/Polri: Cara Cek Status di Coretax

KSWP dan SKF direncanakan jadi syarat naik pangkat ASN serta TNI/Polri. Pahami status rencananya, syarat KSWP valid dan SKF, serta cara mengajukannya di Coretax.

Articles are currently available in Indonesian.

KP KawanPajak TeamUpdated 16 November 2026 · 5 min read
Ilustrasi: tangga kenaikan pangkat dengan dua kunci bertuliskan KSWP dan SKF di sebelah layar laptop Coretax
Photo: Ilustrasi KawanPajak

Kabar bahwa KSWP dan SKF akan menjadi syarat naik pangkat ASN serta anggota TNI/Polri ramai dibicarakan sejak pertengahan November 2026. Jawaban singkatnya: ini masih rencana pemerintah, belum ada aturan dan tanggal berlakunya. Meski begitu, syaratnya sebenarnya sederhana dan sudah lama berlaku untuk layanan publik lain, yaitu SPT Tahunan yang rutin dilaporkan dan tidak ada tunggakan pajak. Artikel ini menjelaskan apa itu KSWP dan SKF, siapa yang menyampaikan rencananya, serta cara mengecek dan mengurus keduanya di Coretax sejak sekarang.

Apa yang direncanakan pemerintah?

Rencana ini disampaikan dalam acara media gathering Ditjen Pajak di Bogor pada Kamis, 12 November 2026, dan diberitakan DDTCNews keesokan harinya. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum, Iwan Djuniardi, menyebut pemerintah akan menerapkan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dalam proses kenaikan pangkat dan pendidikan aparatur. Kementerian Keuangan akan menyepakati perjanjian kerja sama dengan beberapa kementerian terkait untuk itu.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan bahwa surat keterangan fiskal (SKF) akan menjadi syarat kenaikan golongan atau pangkat, termasuk promosi dan eselonisasi. Menurutnya, aparatur tidak bisa naik golongan dan pangkat kalau belum melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun, sampai artikel ini ditulis, belum ada peraturan, nomor perjanjian kerja sama, maupun tanggal mulai berlaku. Kebijakan ini disebut akan diluncurkan oleh para menteri terkait.

Sampai 16 November 2026, KSWP dan SKF untuk kenaikan pangkat ASN dan TNI/Polri masih berupa rencana. Ikuti pengumuman resmi instansi Anda dan situs pajak.go.id. Jangan percaya pesan berantai yang meminta biaya untuk mengurus KSWP atau SKF, karena seluruh layanan DJP gratis.

Apa itu KSWP dan kapan statusnya valid?

KSWP adalah proses yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu, untuk memastikan wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015. Menurut Pasal 3 ayat (3) aturan tersebut, status KSWP dinyatakan valid bila dua syarat terpenuhi:

  • Nama dan NPWP wajib pajak sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP. Di era Coretax, NIK yang sudah dipadankan berfungsi sebagai NPWP orang pribadi.
  • Wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir.

KSWP sendiri bukan hal baru. Selama ini KSWP sudah dipakai sebagai syarat sejumlah layanan publik, misalnya perizinan berusaha di bidang impor menurut Permendag 16/2025. Jadi, bagi ASN yang rutin melapor SPT Tahunan, status KSWP umumnya sudah valid.

Apa itu SKF dan apa syaratnya?

Surat keterangan fiskal (SKF) adalah keterangan dari DJP tentang kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu. Tata caranya kini diatur dalam PER-8/PJ/2025. Berdasarkan Pasal 4 aturan tersebut, SKF diberikan bila wajib pajak:

  1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir, dan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir bagi yang memang wajib (umumnya hanya pengusaha kena pajak, bukan pegawai).
  2. Tidak memiliki utang pajak, atau memiliki utang pajak tetapi sudah mendapat izin penundaan atau angsuran pembayaran.
  3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.

Perlu diingat, Pasal 6 ayat (1) PER-8/PJ/2025 menyebut SKF berlaku 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Karena itu, jangan mengurus SKF terlalu jauh sebelum berkas kenaikan pangkat diajukan. Tunggu ketentuan teknis dari instansi Anda tentang kapan SKF harus dilampirkan.

Cara cek KSWP di Coretax

Pengajuan KSWP mandiri di Coretax dilakukan lewat menu layanan administrasi. Alurnya, menurut panduan yang dirangkum DDTCNews, kurang lebih sebagai berikut:

  1. Masuk ke Coretax DJP, buka menu Layanan Wajib Pajak, lalu pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
  2. Pilih jenis layanan AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, lalu sub-layanan AS.01-02 Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), kemudian klik Simpan.
  3. Lengkapi informasi spesifik, seperti nama instansi pemberi layanan, nama layanan publik, tahun, serta kota atau kabupaten penandatanganan.
  4. Periksa bagian Status Kepatuhan Wajib Pajak. Sistem menilai otomatis apakah syarat valid sudah terpenuhi. Bila Anda baru saja melapor SPT, klik tombol untuk memperbarui data pemenuhan kewajiban.
  5. Buat dokumen PDF, tanda tangani secara elektronik dengan Kode Otorisasi DJP, lalu klik Submit. Setelah muncul notifikasi dokumen berhasil dibuat, dokumen KSWP dapat diunduh.

Cara buat SKF di Coretax

Langkah SKF mirip dengan KSWP. Dari menu Layanan Wajib Pajak, pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi, jenis layanan AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, lalu sub-layanan AS.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF). Lengkapi formulir sampai tahap penandatanganan dokumen, lalu simpan. Setelah permohonan selesai diproses, SKF dapat diunduh dari menu dokumen di Coretax. Nama menu bisa berubah sewaktu-waktu, jadi cocokkan dengan panduan terbaru di pajak.go.id.

Kenapa status KSWP tidak valid?

Penyebab paling umum justru hal-hal sederhana. Periksa daftar berikut sebelum panik:

  • SPT Tahunan salah satu dari dua tahun terakhir belum dilaporkan. Ini sering terjadi pada ASN yang mengira pemotongan PPh 21 oleh bendahara sudah cukup, padahal SPT Tahunan tetap wajib dilaporkan sendiri.
  • Data nama atau NIK di Coretax belum sesuai, misalnya NIK belum dipadankan atau ada perbedaan ejaan nama.
  • SPT baru saja dilaporkan, tetapi data kepatuhan belum diperbarui di layanan KSWP.
  • Untuk SKF: masih ada tagihan pajak yang belum dilunasi, misalnya dari surat tagihan pajak denda keterlambatan lapor SPT.

Jika ada SPT yang terlambat, segera laporkan. Sanksi administrasi keterlambatan saat ini bisa diajukan pengurangan atau penghapusannya lewat program yang berlaku sampai pertengahan 2027. Penjelasannya ada di artikel kami, Penghapusan Sanksi Pajak 100% s.d. 31 Desember 2026: Syarat dan Caranya.

Kesalahan umum yang perlu dihindari

  • Menunggu aturan terbit baru melapor SPT yang tertunggak. Syarat KSWP menghitung dua tahun pajak terakhir, jadi lebih aman membereskannya sekarang.
  • Mengurus SKF terlalu awal, padahal masa berlakunya hanya 1 bulan.
  • Menggunakan jasa perantara yang meminta bayaran atau data login Coretax. Pengajuan KSWP dan SKF dilakukan sendiri dan gratis.
  • Lupa passphrase Kode Otorisasi DJP, sehingga dokumen tidak bisa ditandatangani.

Tanya jawab singkat

Apakah KSWP dan SKF sudah wajib untuk kenaikan pangkat periode berikutnya? Belum. Sampai 16 November 2026 belum ada aturan atau tanggal berlakunya. Ikuti edaran resmi dari instansi dan kementerian terkait.

Saya ASN dengan satu sumber penghasilan dan SPT selalu nihil. Apakah tetap perlu lapor? Ya. Syarat KSWP dan SKF adalah SPT Tahunan dilaporkan, apa pun hasilnya. Panduannya ada di artikel Cara Lapor SPT Tahunan Karyawan di Coretax, Langkah demi Langkah.

Apakah mengurus KSWP atau SKF dikenai biaya? Tidak. Layanan DJP tidak dipungut biaya apa pun.

Kesimpulan

Rencana menjadikan KSWP dan SKF sebagai syarat naik pangkat ASN serta TNI/Polri belum berlaku, tetapi syarat dasarnya sudah jelas: laporkan SPT Tahunan dua tahun terakhir, pastikan data identitas di Coretax benar, dan lunasi atau atur angsuran tunggakan pajak. Mengecek status KSWP di Coretax sekarang adalah langkah paling praktis agar tidak terganjal saat aturan berlaku. Jika status Anda tidak valid dan bingung mencari penyebabnya, konsultan pajak di KawanPajak bisa membantu menelusuri SPT dan tagihan yang perlu dibereskan.

Still unsure about your tax situation?

Ask the KawanPajak AI for free, or hand your tax return to our team.

Related articles