Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Pajak di Coretax

Setiap setoran pajak di Indonesia, mulai dari PPh final UMKM 0,5% sampai kurang bayar SPT Tahunan, harus memakai kode billing. Kode 15 digit ini adalah "tiket" pembayaran yang menghubungkan uang Anda dengan jenis pajak, masa pajak, dan identitas Anda.

Sejak Coretax berlaku, kode billing dibuat langsung dari Coretax. Ada dua cara: otomatis dari SPT, atau dibuat mandiri. Berikut langkah keduanya.

Cara 1: kode billing otomatis dari SPT

Untuk SPT Masa atau SPT Tahunan yang kurang bayar, Coretax menyediakan tombol Bayar dan Lapor di bagian bawah SPT. Setelah diklik, kode billing terbit sesuai jumlah kurang bayar dan otomatis terunduh. Cara ini paling aman karena kode akun pajak, kode jenis setoran, dan masa pajaknya diisi sistem.

Cara 2: kode billing mandiri

1. Masuk ke Coretax, lalu buka menu Pembayaran dan pilih Layanan Mandiri Kode Billing.
2. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai pajak yang akan dibayar.
3. Isi masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setoran.
4. Periksa ringkasannya, lalu terbitkan kode billing dan simpan PDF-nya.

Contoh KAP-KJS yang sering dipakai: PPh final UMKM 0,5% memakai 411128-420, sedangkan PPh final sewa tanah dan bangunan yang disetor sendiri memakai 411128-403. Bila ragu, gunakan cara 1 atau tanyakan ke KPP.

Cara membayar

Kode billing dibayar melalui bank atau pos persepsi, baik lewat teller, ATM, internet banking, maupun mobile banking, serta melalui lembaga persepsi lain yang ditunjuk. Setelah dibayar, Anda menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Simpan NTPN dan bukti bayar karena itulah tanda pajak sudah masuk ke kas negara.

Berapa lama kode billing berlaku?

Menurut PER-8/PJ/2026, kode billing berlaku 14 x 24 jam (336 jam) sejak diterbitkan. Jika tidak dibayar dalam waktu itu, kode otomatis kedaluwarsa dan Anda perlu membuat yang baru. Banyak panduan lama masih menyebut 7 hari, jadi selalu lihat batas waktu yang tertera pada dokumen kode billing Anda.

Kesalahan yang sering terjadi

• Salah KAP-KJS, misalnya PPh final UMKM disetor sebagai PPh Pasal 25.
• Salah masa pajak, misalnya setoran Oktober tercatat untuk September.
• Membayar setelah kode billing kedaluwarsa sehingga transaksi ditolak bank.
• Tidak menyimpan NTPN, padahal dibutuhkan saat melapor dan saat ada pemeriksaan.

Jika sudah terlanjur salah setor, Anda bisa mengajukan pemindahbukuan (Pbk) agar setoran dialihkan ke pajak atau masa yang benar.

Contoh

Pak Joko memiliki toko kelontong dengan omzet Oktober 2026 sebesar Rp80 juta. Setelah memperhitungkan batas omzet tidak kena pajak Rp500 juta setahun yang sudah terlampaui, ia wajib setor PPh final 0,5% atau Rp400.000. Ia membuat kode billing mandiri dengan KAP-KJS 411128-420, masa pajak Oktober 2026, lalu membayar lewat mobile banking sebelum 15 November.

Mengenal KAP dan KJS

Kode Akun Pajak (KAP) menunjukkan jenis pajaknya, misalnya 411121 untuk PPh Pasal 21 atau 411128 untuk PPh final. Kode Jenis Setoran (KJS) menunjukkan rincian setoran di dalam jenis pajak itu, misalnya masa, tahunan, atau jenis PPh final tertentu. Pasangan KAP-KJS yang salah akan membuat setoran tercatat untuk kewajiban yang keliru, walaupun uangnya sudah masuk ke kas negara.

Kalau Anda tidak yakin, cara paling aman adalah membuat kode billing dari SPT lewat tombol Bayar dan Lapor, karena KAP-KJS diisi otomatis oleh sistem.

Sudah terlanjur salah setor?

Jangan panik. Setoran yang salah KAP, KJS, masa, atau tahun pajak dapat dialihkan lewat pemindahbukuan (Pbk). Permohonan Pbk diajukan melalui Coretax atau ke KPP dengan melampirkan bukti setor. Setelah disetujui, setoran tercatat untuk kewajiban yang benar.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah membayar lewat aplikasi bank sudah cukup? Ya, selama bank tersebut bank persepsi dan Anda menerima NTPN. Tanpa NTPN, pembayaran belum tercatat di kas negara.

Apakah satu kode billing bisa dipakai untuk beberapa masa pajak? Tidak. Setiap kode billing berlaku untuk satu jenis setoran, satu masa, dan satu jumlah. Untuk beberapa masa, buat kode billing terpisah.

Apakah wajib lapor setelah bayar? Untuk sebagian kewajiban, misalnya PPh final UMKM, pembayaran dengan kode billing yang benar sudah dianggap melaporkan SPT Masa. Untuk kewajiban lain, misalnya PPh 21 pemberi kerja, SPT Masa tetap harus disampaikan.

Kesimpulan

Buat kode billing dari tombol Bayar dan Lapor bila tersedia, atau secara mandiri dengan KAP-KJS yang tepat. Bayar sebelum masa berlakunya habis dan simpan NTPN. Ingin dicek dulu sebelum membayar? Tanyakan lewat konsultasi AI KawanPajak atau temukan konsultan pajak di direktori kami.