Pemutihan pajak kendaraan 2026 masih berjalan di sejumlah provinsi hingga November dan Desember. Jakarta, misalnya, menghapus sanksi administratif PKB dan BBNKB sampai 31 Desember 2026. Hal terpenting yang perlu Anda pahami: pada umumnya yang dihapus adalah denda, sedangkan pokok pajak tetap harus dibayar. Beberapa provinsi memang juga meringankan pokok tunggakan, tetapi dengan syarat tertentu. Berikut daftar program yang sudah kami verifikasi dari pemberitaan media kredibel per 16 November 2026.
Apa itu pemutihan pajak kendaraan?
Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak provinsi, sehingga pemutihan diatur oleh masing-masing pemerintah provinsi, bukan oleh DJP. Kepala daerah berwenang memberi insentif pajak berdasarkan PP 35/2023. Karena itu, jadwal, cakupan, dan syaratnya berbeda di setiap daerah. Penjelasan dasar tentang PKB dan opsen ada di artikel kami "Pajak Kendaraan dan Opsen PKB: Apa yang Berubah dan Cara Membayarnya".
Pemutihan pajak kendaraan Jakarta Desember 2026
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif atas tunggakan PKB dan BBNKB pada 2 November sampai 31 Desember 2026. Pembebasan diberikan otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan. Syaratnya, Anda melunasi pokok pajak terutang. Pembayaran bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang tersedia atau di kantor Samsat terdekat.
Provinsi mana yang masih pemutihan pajak kendaraan?
Selain Jakarta, berikut program yang masih berjalan atau baru berakhir menurut pemberitaan yang kami periksa. Tanggal dan syarat bisa berubah, jadi pastikan lagi ke kanal resmi Bapenda atau Samsat setempat.
- Sumatera Utara (2 sampai 30 November 2026): pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya beserta seluruh denda PKB, pembebasan pokok dan denda BBNKB II (kendaraan bekas), pembebasan pajak progresif, serta pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya. Pembayaran melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT.
- Riau (15 Oktober sampai 30 November 2026): penghapusan denda PKB. Bagi yang menunggak dua tahun atau lebih, cukup membayar pokok tahun terakhir ditambah pokok tahun berjalan. Ada juga pengurangan 40% pokok pajak kendaraan angkutan barang.
- Jawa Timur tahap II (1 Oktober sampai 30 November 2026): penghapusan denda dan sanksi administratif, dengan keringanan pokok tunggakan bagi kelompok tertentu seperti pekerja dan warga kurang mampu yang memenuhi kriteria.
- Kalimantan Timur (21 September sampai 22 November 2026): penghapusan denda PKB sehingga hanya membayar pokok, serta penghapusan denda SWDKLLJ tahun 2025 dan sebelumnya.
- Jawa Tengah (21 September sampai 28 Desember 2026): pembebasan denda PKB, pembebasan pajak progresif kendaraan kedua dan seterusnya, serta penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.
- Jambi (5 Oktober sampai 29 Desember 2026): penghapusan denda PKB dan denda SWDKLLJ 2025. Untuk tunggakan bertahun-tahun, cukup membayar pokok PKB satu tahun.
- Nusa Tenggara Timur (sampai 31 Desember 2026): penghapusan 100% pokok tunggakan dan denda PKB bagi yang melunasi PKB tahun berjalan. Gubernur NTT menyatakan tidak ada program serupa pada 2027.
Apa beda pemutihan denda, pembebasan pokok, dan diskon PKB?
Istilah pemutihan sering dipakai untuk beberapa jenis keringanan yang berbeda. Memahami bedanya membantu Anda memperkirakan berapa yang masih harus dibayar.
- Pembebasan denda atau sanksi administratif: tunggakan pokok tetap dibayar, hanya denda keterlambatannya yang dihapus. Ini bentuk yang paling umum, seperti di Jakarta dan Kalimantan Timur.
- Pembebasan pokok tunggakan: sebagian pokok tahun-tahun lalu ikut dihapus, biasanya dengan syarat, misalnya melunasi pajak tahun berjalan atau hanya untuk tunggakan tahun tertentu.
- Pembebasan pajak progresif: pemilik kendaraan kedua dan seterusnya tidak dikenai tarif progresif selama program, seperti di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
- Diskon pokok: potongan persentase atas pokok PKB, misalnya pengurangan 40% pokok pajak angkutan barang di Riau.
Apakah pemutihan pajak motor berarti bebas bayar pajak?
Tidak. Ini salah kaprah yang paling sering muncul. Di Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jambi, misalnya, yang dihapus adalah denda atau sanksinya, sementara pokok PKB tetap dibayar. Pembebasan pokok hanya berlaku pada skema tertentu, seperti tunggakan tahun ketiga dan seterusnya di Sumatera Utara atau penghapusan pokok tunggakan di NTT dengan syarat melunasi PKB tahun berjalan.
Contoh: berapa yang dibayar saat pemutihan?
Contoh ilustratif: Andi memiliki motor di Jakarta dengan pokok PKB Rp400.000 per tahun yang belum dibayar selama satu tahun, sehingga ada denda keterlambatan. Jika membayar antara 2 November dan 31 Desember 2026, sanksi administratifnya dibebaskan otomatis dan Andi cukup membayar pokok Rp400.000 ditambah kewajiban lain yang memang ditagihkan Samsat, seperti SWDKLLJ. Angka ini hanya ilustrasi. Besaran pokok sebenarnya tertera di STNK atau hasil cek pajak di kanal resmi provinsi Anda.
Langkah memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan
- Cek tagihan PKB lewat aplikasi atau situs resmi Samsat di provinsi Anda.
- Pastikan periode pemutihan masih berjalan dan kendaraan Anda termasuk dalam cakupannya.
- Siapkan dokumen yang diminta Samsat setempat, umumnya identitas pemilik dan STNK. Persyaratan bisa berbeda antardaerah.
- Bayar melalui kanal resmi, misalnya aplikasi Samsat daerah, bank, atau loket Samsat.
- Simpan bukti bayar dan pastikan status pajak kendaraan sudah lunas.
Kesalahan umum saat pemutihan
- Datang di hari terakhir program, padahal antrean biasanya padat.
- Mengira program berlaku nasional, padahal tiap provinsi berbeda.
- Membayar lewat calo atau tautan tidak resmi yang dikirim lewat pesan berantai.
- Mengira pemutihan juga menghapus pajak tahun berjalan.
Tanya jawab singkat
Apakah pemutihan berlaku di seluruh Indonesia? Tidak. PKB adalah pajak provinsi, sehingga setiap provinsi menentukan sendiri ada atau tidaknya pemutihan, jadwal, dan syaratnya.
Apakah pemutihan Jakarta perlu mengajukan permohonan? Tidak. Menurut Bapenda DKI, pembebasan sanksi diberikan otomatis saat Anda membayar pokok pajak.
Apakah akan ada pemutihan lagi pada 2027? Belum tentu. NTT, misalnya, sudah menyatakan tidak akan menggelar program serupa pada 2027. Jadi lebih aman memanfaatkan program yang sedang berjalan.
Kesimpulan
Pemutihan pajak kendaraan November-Desember 2026 masih berjalan di Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, NTT, dan beberapa provinsi lain yang berakhir akhir November. Ingat prinsipnya: yang dihapus terutama denda, sedangkan pokok PKB tetap dibayar kecuali ada skema khusus. Selalu cek jadwal di kanal resmi Bapenda setempat. Untuk urusan pajak lain, seperti melaporkan kendaraan sebagai harta di SPT Tahunan, Anda bisa membaca artikel lain atau berkonsultasi dengan konsultan pajak KawanPajak.
- DDTCNews: Pemprov DKI gelar pemutihan pajak kendaraan hingga akhir 2026 (3 Nov 2026)
- DDTCNews: Sumut bebaskan pokok tunggakan dan denda PKB selama November (6 Nov 2026)
- Metro TV: Riau kembali hapus denda pajak kendaraan hingga 30 November (15 Okt 2026)
- InfoPublik: Pemutihan pajak kendaraan Jatim 2026 berlaku hingga 30 November 2026
- DDTCNews: Kaltim hapus denda pajak kendaraan hingga 22 November
- Antara: Pemprov Jateng bebaskan denda dan pajak progresif kendaraan bermotor (18 Sep 2026)
- DDTCNews: Jambi perpanjang pemutihan pajak kendaraan hingga 29 Desember (8 Okt 2026)
- Ortax: Pemprov NTT pastikan tak ada lagi pemutihan PKB di 2027 (5 Nov 2026)
This article is general education, not tax advice for a specific case. Rules can change; check pajak.go.id for the latest regulations.