Program pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak yang berlaku sejak Oktober 2026 ikut dimanfaatkan penipu. DJP mengingatkan wajib pajak agar waspada terhadap penipuan pengurangan sanksi pajak yang menyebar lewat WhatsApp, sering kali disertai file aplikasi berformat APK. Pegangannya sederhana: DJP tidak pernah mengirim file APK lewat WhatsApp, tidak pernah meminta transfer ke rekening pribadi, dan pengajuan pengurangan sanksi dilakukan sendiri lewat kanal resmi tanpa perantara. Artikel ini membantu Anda mengenali pesan palsu dan tahu ke mana harus memastikan.
Apa yang diperingatkan DJP?
Pada 22 Oktober 2026, DJP melalui media sosial resminya mengingatkan adanya penipuan yang mengatasnamakan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%. DJP menegaskan tidak pernah mengirimkan file aplikasi berformat APK melalui WhatsApp dan tidak pernah meminta transfer pembayaran pajak ke rekening pribadi. Pada 2 November 2026, DJP kembali mengingatkan pesan WhatsApp yang meminta wajib pajak memperbarui data Coretax lewat file APK. Pemutakhiran data dilakukan langsung di laman Coretax, bukan lewat file atau tautan di percakapan.
Peringatan ini melengkapi Pengumuman DJP Nomor PENG-18/PJ.09/2026 tanggal 15 Februari 2026 tentang waspada penipuan mengatasnamakan DJP, yang mencatat penipu kerap menunggangi isu yang sedang ramai, seperti pemadanan NIK dan NPWP, implementasi Coretax, serta tagihan pajak dan meterai elektronik.
Program pengurangan sanksi yang asli seperti apa?
Programnya memang ada. Dasarnya PMK 71/2026 yang mengubah PMK 118/2024, dengan petunjuk pelaksanaan KEP-239/PJ/2026. Untuk sanksi dari kegiatan pengawasan dan penagihan, besaran pengurangannya bertahap: 100% untuk periode 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, 50% untuk 1 Januari sampai 31 Maret 2027, dan 25% untuk 1 April sampai 30 Juni 2027. Ada tiga hal penting yang membedakannya dari tawaran penipu:
- Bukan pemutihan. Yang dikurangi atau dihapus adalah sanksi administrasi, sedangkan pokok pajak tetap harus dilunasi.
- Diajukan sendiri. Wajib pajak bisa mengajukannya secara mandiri lewat kanal resmi DJP, termasuk Coretax, tanpa perantara.
- Gratis dan dibayar ke kas negara. Pembayaran pokok pajak memakai kode billing dari Coretax dan disetor lewat saluran pembayaran resmi, bukan ke rekening atas nama orang.
Karena pengajuannya mandiri, Anda tidak perlu memasang aplikasi tambahan apa pun selain yang resmi. DJP mengimbau aplikasi hanya diunduh dari App Store dan Google Play Store, sedangkan Coretax cukup dibuka lewat peramban. Setiap tawaran yang mengharuskan Anda memasang file kiriman orang lain patut dicurigai sejak awal.
Syarat dan langkah lengkapnya kami bahas di artikel Penghapusan Sanksi Pajak 100% s.d. 31 Desember 2026: Syarat dan Caranya.
Ciri pesan penipuan atas nama DJP
Waspadai pesan, telepon, atau email yang memiliki salah satu ciri berikut:
- Mengirim file berakhiran .apk atau tautan untuk mengunduh aplikasi di luar App Store dan Google Play.
- Menjanjikan penghapusan sanksi lewat perantara atau orang dalam.
- Meminta transfer ke rekening pribadi, membayar biaya layanan, atau mengirim kode OTP dan kata sandi.
- Mendesak dengan ancaman, misalnya sanksi akan berlipat bila tidak segera ditindaklanjuti hari itu juga.
- Mengaku sebagai pejabat atau pegawai DJP, tetapi tidak bisa dikonfirmasi lewat kanal resmi.
Email DJP asli atau palsu? Begini cara ceknya
DJP memang mengirim email resmi kepada wajib pajak, misalnya pengingat tunggakan pajak. Pengumuman PENG-39/PJ.09/2026 tanggal 26 Juni 2026 memberi pegangan yang jelas:
- Pastikan alamat pengirim berakhiran @pajak.go.id. Menurut DJP, domain email selain @pajak.go.id dapat dipastikan penipuan.
- Jangan mengklik tautan di email. Buka sendiri laman Coretax dengan mengetik alamatnya di peramban, lalu cek tagihan Anda di sana.
- Bayar hanya dengan kode billing yang Anda buat sendiri di menu Pembayaran Coretax, melalui teller bank, ATM, mobile atau internet banking, atau saluran resmi lainnya.
- Ingat bahwa seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan DJP tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi.
Ke mana konfirmasi dan lapor penipuan pajak?
Bila ragu, jangan membalas pesan tersebut. Konfirmasikan lewat kanal resmi DJP berikut:
- Kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat. Daftar kontaknya ada di menu unit kerja situs pajak.go.id.
- Kring Pajak 1500200.
- Akun X @kring_pajak dan live chat di situs pajak.go.id.
- Email [email protected] atau [email protected].
PENG-18/PJ.09/2026 juga menyebut kanal pelaporan penipuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu laman aduannomor.id untuk nomor telepon penipu dan aduankonten.id untuk konten, tautan, atau aplikasi penipuan, selain saluran pengaduan aparat penegak hukum.
Kesalahan umum yang membuat wajib pajak tertipu
- Mengira program pengurangan sanksi harus diurus lewat petugas tertentu, padahal bisa diajukan sendiri.
- Percaya karena pesan menampilkan nama, NIK, atau data pajak yang benar. Data pribadi bisa bocor dari banyak sumber, jadi tetap konfirmasi.
- Memasang aplikasi dari tautan karena tergesa-gesa mengejar batas 31 Desember 2026.
- Membagikan kode OTP atau passphrase Kode Otorisasi DJP kepada orang lain.
Tanya jawab singkat
Apakah DJP pernah menghubungi lewat WhatsApp? Kantor pajak dapat memiliki nomor layanan resmi. Untuk memastikan, cocokkan nomornya dengan daftar kontak KPP di situs pajak.go.id. Apa pun nomornya, DJP tidak mengirim file APK dan tidak meminta transfer ke rekening pribadi.
Apakah ada biaya untuk mengajukan pengurangan sanksi? Tidak. Yang dibayar hanya pokok pajak dan, bila ada, sisa sanksi yang memang terutang, langsung ke kas negara dengan kode billing.
Saya sudah terlanjur transfer, apa yang harus dilakukan? Segera hubungi bank Anda, simpan bukti percakapan dan transfer, lalu laporkan ke kanal pengaduan resmi dan aparat penegak hukum.
Kesimpulan
Penipuan pengurangan sanksi pajak menumpang pada program resmi yang batas 100%-nya jatuh pada 31 Desember 2026. Ingat tiga pegangan: DJP tidak mengirim APK lewat WhatsApp, email resmi hanya dari @pajak.go.id, dan pembayaran pajak tidak pernah ke rekening pribadi. Bila Anda ingin memanfaatkan program pengurangan sanksi dengan benar dan butuh pendamping yang bisa dipastikan identitasnya, konsultan pajak KawanPajak dapat membantu memeriksa tagihan dan langkah pengajuannya di Coretax.
- DDTCNews: Awas, DJP Ingatkan Penipuan Berkedok Pengurangan Sanksi Pajak (22 Okt 2026)
- DDTCNews: Waspada, Ada Penipuan WP Diminta Update Data Coretax Lewat File APK (2 Nov 2026)
- DJP: PENG-18/PJ.09/2026 Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak
- DJP: PENG-39/PJ.09/2026 Pengiriman Email Resmi Pengingat Tunggakan Pajak
- DJP: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA)
Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu. Aturan dapat berubah; cek pajak.go.id untuk ketentuan terbaru.