Kapan Usaha Wajib Jadi PKP? Batas Omzet, Kewajiban, dan Untung Ruginya

Ketika usaha Anda tumbuh, ada satu pertanyaan pajak yang cepat atau lambat akan muncul: apakah usaha saya sudah wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)? Status PKP berarti Anda wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli, membuat faktur pajak, dan melaporkan PPN setiap bulan. Artikel ini membahas kapan kewajiban itu muncul, apa saja tugas seorang PKP, untung ruginya, serta apa yang terjadi jika Anda terlambat mendaftar.

Batas omzet Rp4,8 miliar

Pengusaha yang dalam satu tahun buku memiliki peredaran bruto atau penerimaan bruto dari penyerahan barang dan jasa kena pajak lebih dari Rp4,8 miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Batas ini berlaku sejak 1 Januari 2014 melalui PMK 197/2013, dan ketentuan pengukuhannya kini juga diatur dalam PMK 164/2023. Pengusaha di bawah batas tersebut disebut “pengusaha kecil” dan tidak wajib menjadi PKP.

Sampai akhir 2026, kami belum menemukan peraturan baru yang mengubah batas Rp4,8 miliar ini. Memang ada usulan dari lembaga internasional agar batas tersebut diturunkan, tetapi itu baru sebatas rekomendasi, bukan aturan yang berlaku.

Kapan harus mengajukan?

Menurut penjelasan Kring Pajak berdasarkan PMK 164/2023, pengusaha wajib mengajukan pengukuhan PKP paling lambat pada akhir tahun buku saat omzetnya melewati batas. Untuk tahun buku Januari sampai Desember, artinya paling lambat Desember. Jika diajukan tepat waktu, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dimulai pada masa pajak pertama tahun buku berikutnya.

Karena itu, sangat penting memantau omzet setiap bulan. Begitu total penjualan mendekati Rp4,8 miliar, mulailah bersiap.

Menjadi PKP secara sukarela

Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun omzetnya belum mencapai Rp4,8 miliar. Pilihan ini sering diambil oleh usaha yang banyak menjual kepada perusahaan besar, BUMN, atau instansi pemerintah, karena pembeli seperti ini biasanya lebih suka bertransaksi dengan PKP agar bisa mengkreditkan pajak masukan.

Kewajiban seorang PKP

• Memungut PPN atas setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak.
• Membuat faktur pajak elektronik untuk setiap penyerahan, yang kini dilakukan melalui sistem Coretax DJP.
• Menyetor PPN kurang bayar dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika jatuh pada hari libur, batasnya bergeser ke hari kerja berikutnya.
• Menyimpan catatan pembelian dan penjualan dengan rapi untuk keperluan pengkreditan pajak masukan.

Keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa PPN dapat dikenai denda administrasi Rp500.000 per SPT sesuai UU KUP, di luar sanksi atas pajak yang terlambat dibayar.

Untung dan rugi menjadi PKP

Keuntungannya antara lain:

• Dapat mengkreditkan PPN yang Anda bayar saat membeli bahan baku atau peralatan usaha.
• Lebih dipercaya oleh pembeli korporat dan instansi pemerintah.
• Dapat meminta pengembalian jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kekurangannya antara lain:

• Harga jual ke konsumen akhir menjadi lebih tinggi karena ditambah PPN, yang bisa terasa bagi usaha yang menjual langsung ke pembeli eceran.
• Administrasi bertambah: faktur pajak setiap transaksi dan laporan setiap bulan.
• Perlu disiplin pencatatan, karena kesalahan faktur bisa menimbulkan koreksi dan sanksi.

Cara mendaftar sebagai PKP

1. Pastikan Anda sudah memiliki NPWP (atau NIK yang sudah aktif sebagai NPWP bagi orang pribadi) dan akun Coretax yang aktif.
2. Ajukan permohonan pengukuhan PKP melalui Coretax DJP atau datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar.
3. Siapkan data usaha seperti alamat tempat kegiatan usaha, jenis usaha, dan dokumen pendukung yang diminta.
4. Ikuti proses verifikasi dari kantor pajak, yang dapat mencakup pengecekan lokasi usaha.
5. Setelah dikukuhkan, siapkan sertifikat elektronik atau sarana tanda tangan elektronik untuk membuat faktur pajak.

Persyaratan dan langkah teknisnya bisa diperbarui sewaktu-waktu, jadi pastikan Anda mengecek panduan terbaru di pajak.go.id sebelum mengajukan.

Bagaimana jika terlambat atau tidak mendaftar?

Jika omzet sudah melewati Rp4,8 miliar tetapi Anda tidak mengajukan diri, kantor pajak dapat mengukuhkan Anda sebagai PKP secara jabatan. Lebih dari itu, DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk masa-masa sejak omzet melampaui batas. Artinya, PPN yang seharusnya dipungut bisa ditagih beserta sanksinya, padahal Anda tidak menagihkannya kepada pembeli. Beban ini bisa sangat berat bagi arus kas usaha.

Menjadi PKP adalah tanda usaha Anda sudah tumbuh. Kuncinya adalah memantau omzet, bersiap sebelum batas terlampaui, dan menjalankan kewajiban dengan tertib. Jika Anda ingin menimbang apakah PKP sukarela cocok untuk usaha Anda, Anda bisa bertanya kepada asisten AI KawanPajak atau merujuk ke informasi resmi di pajak.go.id.