Langsung ke isi
KPKawanPajak
Artikel · SPT Tahunan

Hoaks Barang Pribadi Kena Pajak 2027: TV, Kulkas, dan HP Tidak Dipajaki, Ini Penjelasan DJP

Klaim barang pribadi kena pajak 2027, seperti TV, kulkas, HP, dan sepeda, adalah hoaks. Simak penjelasan DJP, beda harta yang dilapor di SPT dengan objek pajak, dan cara cek fakta.

KP Tim KawanPajakDiperbarui 16 November 2026 · 5 menit baca
Ilustrasi: ponsel menampilkan pesan berantai berlabel hoaks di samping televisi, kulkas, dan sepeda dengan tanda silang
Foto: Ilustrasi KawanPajak

Pesan berantai tentang barang pribadi kena pajak 2027 masih terus beredar. Isinya menyebut televisi, kulkas, AC, sepeda, pakaian, jam tangan, sampai ponsel akan dikenai pajak mulai 2027. Faktanya, klaim ini hoaks. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengenakan pajak atas kepemilikan barang-barang pribadi tersebut. Artikel ini menjelaskan asal kabar itu, apa kata DJP, dan bedanya harta yang dilaporkan di SPT dengan barang yang benar-benar menjadi objek pajak.

Dari mana kabar barang pribadi kena pajak 2027?

Menurut rangkuman cek fakta Liputan6 yang terbit 6 Agustus 2026, beredar unggahan media sosial tertanggal 2 Agustus 2026 yang mencatut nama seorang menteri dan memuat daftar barang yang katanya akan dikenai pajak pada 2027, mulai dari sepeda, televisi pintar, kulkas dua pintu, AC, pakaian, sepatu, hingga jam tangan. Sebelumnya, pada Juli 2026, juga beredar unggahan yang mengklaim televisi milik warga yang tidak membayar pajak akan disita negara. Keduanya dinyatakan hoaks. Varian lain menyebut pengguna HP akan dikenai pajak mulai 2027. Kanal cek fakta RRI pada 22 Juli 2026, merujuk penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo, menyatakan klaim itu konten palsu karena tidak ditemukan pernyataan resmi maupun kebijakan pemerintah tentang pajak pengguna ponsel.

Apa penjelasan resmi DJP?

Melalui siaran pers tanggal 5 Agustus 2026, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menanggapi klaim yang viral itu. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng, Moch. Luqman Hakim, menyatakan informasi tersebut tidak benar atau hoaks, dan belum ada ketentuan yang mengenakan pajak atas kepemilikan barang pribadi seperti yang disebutkan.

Barang yang disebut dalam klaim itu meliputi sepeda, televisi, kulkas, AC, pakaian, jam tangan, dan perhiasan emas. Semuanya adalah barang yang lazim dimiliki rumah tangga. Menurut DJP, tidak ada satu pun dasar hukum di bidang perpajakan yang menjadikan kepemilikan barang-barang tersebut sebagai objek pajak tahunan, baik mulai 2027 maupun sebelumnya.

DJP juga mengingatkan asas legalitas: menurut Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ketentuan pajak pusat saat ini berpijak pada undang-undang perpajakan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Pajak baru tidak bisa muncul hanya lewat pernyataan atau unggahan media sosial.

Pajak baru selalu membutuhkan dasar hukum yang diumumkan secara resmi. Bila Anda menerima daftar barang kena pajak tanpa nomor undang-undang atau peraturan, dan tidak ada di pajak.go.id, anggap itu belum benar sampai terbukti sebaliknya.

Harta di SPT kena pajak atau tidak?

Sumber kebingungan yang paling sering adalah daftar harta di SPT Tahunan. Banyak orang mengira semua barang yang dicantumkan di SPT akan dipajaki. DJP menjelaskan bahwa harta dicantumkan dalam SPT sebagai bagian dari sistem self assessment untuk menggambarkan kondisi ekonomi wajib pajak. Pelaporan itu bukan pengenaan pajak atas barang yang dimiliki. Pajak hanya dikenakan atas objek pajak yang diatur dalam peraturan.

Dengan kata lain, mencantumkan televisi, kendaraan, atau tabungan di daftar harta tidak membuat barang-barang itu terkena pajak tahunan. Daftar harta berguna, antara lain, untuk melihat kewajaran pertambahan kekayaan dibandingkan penghasilan yang dilaporkan.

Beda harta yang dilapor dan objek pajak

Supaya tidak tertukar, bedakan tiga hal berikut:

  • Harta yang dilaporkan: semua kekayaan yang Anda miliki per 31 Desember, misalnya tabungan, kendaraan, rumah, emas, dan peralatan rumah tangga bernilai. Tujuannya pelaporan, bukan pemungutan.
  • Pajak atas transaksi: saat membeli barang, Anda bisa membayar PPN yang sudah termasuk dalam harga. DJP menyebut kewajiban seperti ini berbeda dengan klaim pajak baru atas kepemilikan barang.
  • Pajak atas jenis harta tertentu yang sudah lama diatur: misalnya pajak kendaraan bermotor dan PBB atas tanah dan bangunan yang dipungut pemerintah daerah. Ini bukan pajak baru 2027, dan televisi, kulkas, atau ponsel tidak termasuk di dalamnya.

Penjelasan lebih lengkap tentang pajak kendaraan dapat Anda baca di artikel Pajak Kendaraan dan Opsen PKB: Apa yang Berubah dan Cara Membayarnya.

Cara mengisi daftar harta per 31 Desember

  1. Kumpulkan data kekayaan per 31 Desember tahun pajak, seperti saldo rekening, kendaraan, properti, emas, dan investasi.
  2. Siapkan bukti pendukung, misalnya nota pembelian, BPKB, atau sertifikat, untuk mengetahui tahun dan nilai perolehan.
  3. Isi lampiran daftar harta saat membuat konsep SPT Tahunan di Coretax. Tambahkan harta yang baru dibeli tahun itu dan hapus yang sudah dijual.
  4. Bila punya cicilan atau pinjaman, isi juga daftar utang.
  5. Simpan bukti penerimaan SPT setelah dilaporkan.

Panduan langkah demi langkah ada di artikel Cara Lapor SPT Tahunan Karyawan di Coretax, Langkah demi Langkah.

Cara mengecek kabar pajak yang viral

  • Cari nomor peraturannya. Kabar resmi selalu menyebut undang-undang, PP, atau PMK yang bisa dicek di jdih.kemenkeu.go.id atau peraturan.bpk.go.id.
  • Cek situs pajak.go.id dan akun media sosial resmi DJP.
  • Tanyakan ke KPP atau KP2KP terdekat, atau hubungi Kring Pajak 1500200.
  • Lihat kanal cek fakta media kredibel sebelum ikut menyebarkan.

Hoaks serupa pernah muncul dalam bentuk lain, misalnya kabar transfer bank dan dompet digital akan dipajaki. Klarifikasinya bisa Anda baca di artikel Transfer Bank dan Dompet Digital Kena Pajak 9 November? Ini Faktanya.

Tanya jawab singkat

Apakah HP saya akan kena pajak tahunan mulai 2027? Tidak. Tidak ada ketentuan pajak atas kepemilikan ponsel pribadi. Yang ada adalah PPN yang sudah termasuk saat Anda membeli ponsel.

Kalau saya tidak mencantumkan TV di SPT, apakah melanggar? SPT berisi keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Harta tetap sebaiknya dilaporkan, dan melaporkannya tidak membuat Anda membayar pajak tambahan.

Apakah televisi bisa disita karena tidak bayar pajak? Klaim itu hoaks. Tidak ada pajak atas kepemilikan televisi yang bisa menjadi dasar penyitaan.

Kesimpulan

Klaim barang pribadi kena pajak 2027 tidak benar. DJP menegaskan belum ada ketentuan pajak atas kepemilikan TV, kulkas, sepeda, ponsel, dan barang pribadi sejenis, dan pelaporan harta di SPT bukan pengenaan pajak. Tetap laporkan harta Anda dengan jujur, dan biasakan mengecek kabar pajak ke sumber resmi. Jika masih ragu cara mengisi daftar harta atau ingin SPT Anda diperiksa sebelum dikirim, konsultan KawanPajak siap membantu.

Masih ragu dengan kondisi pajak Anda?

Tanya AI KawanPajak gratis, atau serahkan SPT ke tim kami.

Artikel terkait