NPWP Suami Istri di Era Coretax: Gabung, Pisah Harta, atau Memilih Terpisah

Banyak pasangan baru menikah, atau istri yang sudah lama bekerja, bingung soal NPWP setelah NIK resmi menjadi NPWP. Apakah istri harus punya NPWP sendiri? Kalau sudah punya, apakah sebaiknya dinonaktifkan? Mengapa setelah lapor SPT terpisah tiba-tiba muncul kurang bayar? Artikel ini menjelaskan pilihan yang tersedia dan konsekuensinya dengan bahasa sederhana.

Keluarga sebagai satu unit pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, keluarga dipandang sebagai satu kesatuan ekonomis. Penghasilan dan kewajiban pajak suami, istri, dan anak yang belum dewasa pada dasarnya dihitung sebagai satu unit, dengan suami sebagai kepala keluarga. Prinsip ini tidak berubah di era Coretax; yang berubah adalah cara pencatatannya.

Sejak PMK 112 Tahun 2022, NPWP orang pribadi menggunakan NIK 16 digit. Namun NIK baru berfungsi sebagai NPWP setelah diaktivasi. Di Coretax, susunan keluarga dicatat dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun kepala keluarga.

Empat status suami istri

• NPWP gabung: hanya NIK suami yang aktif sebagai NPWP, sedangkan istri dicatat sebagai tanggungan di DUK suami.
• PH (pisah harta): suami dan istri membuat perjanjian pemisahan harta, sebelum atau selama perkawinan, dan masing-masing punya NPWP aktif.
• MT (memilih terpisah): tidak ada perjanjian pisah harta, tetapi istri memilih menjalankan kewajiban pajaknya sendiri dengan NPWP aktif.
• HB (hidup berpisah): suami dan istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.

Untuk status PH, MT, dan HB, NIK istri harus aktif sebagai NPWP, dan di DUK suami istri dicatat sebagai kepala unit keluarga lainnya.

Cara mengisi SPT untuk tiap status

Jika NPWP gabung, hanya suami yang menyampaikan SPT Tahunan. Penghasilan dan PPh istri dilaporkan di SPT suami. Untuk istri yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja yang tidak berhubungan dengan usaha suami atau anggota keluarga lain, penghasilannya yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dianggap final dan dimasukkan di lampiran penghasilan final SPT suami. Bukti potong dari kantor istri tetap dibuat atas NIK istri, bukan NIK suami.

Jika PH atau MT, istri melapor SPT sendiri, tetapi pajaknya tidak dihitung terpisah begitu saja. Penghasilan neto suami dan istri dijumlahkan, dikurangi PTKP dengan status K/I, lalu dikenai tarif progresif. Pajak terutang itu kemudian dibagi secara proporsional sesuai porsi penghasilan neto masing-masing. Coretax melakukan penghitungan ini secara otomatis dengan menarik data penghasilan pasangan, dan untuk status PH akan muncul lampiran khusus di SPT suami.

Jika HB, suami dan istri diperlakukan sebagai wajib pajak yang berdiri sendiri dan tidak perlu menggabungkan penghasilan.

Mengapa PH atau MT bisa kurang bayar

Karena penghasilan digabung, total penghasilan keluarga bisa naik ke lapisan tarif yang lebih tinggi. Akibatnya, pajak yang sudah dipotong kantor masing-masing bisa lebih kecil dari bagian pajak hasil penghitungan gabungan, sehingga muncul kurang bayar. Ini bukan kesalahan sistem, dan aturannya pun bukan hal baru; Coretax hanya membuatnya lebih terlihat.

Dampaknya ke PTKP

Besaran PTKP masih mengacu pada PMK 101/PMK.010/2016: Rp54 juta untuk wajib pajak, tambahan Rp4,5 juta untuk yang kawin, tambahan Rp4,5 juta per tanggungan paling banyak tiga orang, dan tambahan Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Pada penghitungan gabungan, digunakan status K/I, misalnya K/I/0 sebesar Rp112,5 juta untuk suami istri tanpa tanggungan. Tambahan untuk status kawin hanya diberikan untuk satu istri.

Ingin beralih ke NPWP gabung?

Istri yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja dan sebelumnya sudah punya NPWP dapat memilih bergabung dengan suami. Caranya, pastikan NIK istri sudah tercatat sebagai tanggungan di DUK suami, lalu ajukan penonaktifan NPWP istri melalui Coretax atau loket KPP dengan melampirkan KTP dan Kartu Keluarga.

Kesalahan yang sering terjadi

• Istri mengaktifkan NIK sebagai NPWP tanpa sadar, padahal ingin bergabung dengan suami.
• DUK suami belum diperbarui, sehingga istri dan anak tidak tercatat sebagai tanggungan.
• Penghasilan istri tidak dicantumkan di SPT suami pada status gabung.
• Mengklaim PTKP K/I padahal penghasilan istri tidak digabung.
• Kaget dengan kurang bayar pada status PH atau MT dan mengira sistem keliru.
• Harta milik istri tidak dilaporkan di SPT mana pun.

Setiap keluarga punya kondisi yang berbeda, jadi tidak ada satu pilihan yang paling benar untuk semua. Untuk panduan resmi, lihat panduan Data Unit Keluarga di pajak.go.id atau tanyakan ke KPP terdekat. Anda juga bisa bertanya kepada asisten AI KawanPajak untuk membantu memahami situasi keluarga Anda.