Siapa yang Wajib Lapor SPT Tahunan? Ini Syarat dan Pengecualiannya

"Saya penghasilannya kecil, apa tetap wajib lapor SPT Tahunan?" adalah pertanyaan yang paling sering muncul setiap awal tahun. Jawabannya: prinsipnya ya, tapi ada pengecualian yang jarang diketahui. Artikel ini menjelaskan aturan wajib lapor secara lengkap.

Aturan dasar: NPWP aktif, wajib lapor

Berdasarkan UU KUP, kewajiban menyampaikan SPT melekat pada setiap wajib pajak yang memiliki NPWP dan statusnya masih aktif, tanpa memandang besar kecilnya penghasilan. Ini berarti meskipun pajak terutang Anda nol (nihil), SPT Tahunan tetap wajib disampaikan selama NPWP Anda aktif. SPT berstatus nihil bukan alasan untuk tidak melapor — itu justru salah satu dari tiga status SPT yang sah (nihil, kurang bayar, atau lebih bayar).

Kewajiban ini berlaku untuk kedua jenis wajib pajak:

• Wajib pajak orang pribadi: karyawan, freelancer, pekerja lepas, pelaku UMKM, hingga pensiunan yang masih memiliki penghasilan.
• Wajib pajak badan: PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha lain yang terdaftar NPWP, sejak badan tersebut berdiri sampai dibubarkan secara resmi.

Penghasilan di bawah PTKP, apakah tetap wajib lapor?

Ini bagian yang sering disalahpahami. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menentukan apakah Anda TERUTANG pajak, bukan apakah Anda wajib LAPOR SPT. Dua hal ini berbeda. Besaran PTKP saat ini mengacu pada PMK 101/PMK.010/2016:

• Wajib pajak tidak kawin (TK/0): Rp54.000.000 per tahun.
• Tambahan untuk status kawin: Rp4.500.000.
• Tambahan untuk setiap tanggungan sedarah/semenda dalam garis lurus, maksimal 3 orang: Rp4.500.000 per tanggungan.

Jika penghasilan neto setahun Anda di bawah PTKP, pajak penghasilan Anda memang nihil — tapi secara aturan, SPT Tahunan tetap harus disampaikan dengan status nihil tersebut, kecuali Anda sudah mengajukan dan disetujui sebagai Wajib Pajak Non Efektif (NE) oleh KPP tempat Anda terdaftar.

Cara mengajukan status Wajib Pajak Non Efektif (NE)

Jika kondisi Anda memang tidak lagi memiliki penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP secara konsisten, Anda bisa mengajukan permohonan status Non Efektif ke KPP tempat NPWP terdaftar. Beberapa kondisi yang umum diajukan status NE:

• Wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, misalnya ibu rumah tangga tanpa penghasilan sendiri.
• Wajib pajak yang sudah pindah ke luar negeri dan tidak lagi berstatus subjek pajak dalam negeri.
• Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.

Selama pengajuan NE belum disetujui, status NPWP Anda masih aktif dan kewajiban lapor SPT tetap berlaku. Pengajuan ini dilakukan lewat KPP terdaftar, bukan otomatis karena merasa penghasilan kecil.

Siapa yang dikecualikan dari kewajiban lapor?

Selain wajib pajak berstatus NE, ada kelompok yang memang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi PTKP dan statusnya sudah ditetapkan NE oleh DJP, serta wajib pajak yang NPWP-nya sudah dihapus karena memenuhi syarat penghapusan (misalnya wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang menjadi objek pajak, atau badan yang sudah dibubarkan secara resmi dan NPWP-nya dicabut).

Kenapa tetap lapor meski nihil itu penting

Melaporkan SPT meski nihil bukan sekadar formalitas. Riwayat pelaporan yang konsisten memudahkan Anda saat mengajukan kredit, visa, atau keperluan administrasi lain yang meminta bukti lapor pajak. Selain itu, SPT nihil yang tidak dilaporkan tepat waktu tetap bisa dikenai denda keterlambatan Rp100.000 untuk orang pribadi, meskipun tidak ada pajak yang harus dibayar.

Kesimpulan

Aturan dasarnya sederhana: punya NPWP aktif, berarti wajib lapor SPT Tahunan — terlepas dari besar kecilnya penghasilan. Pengecualian hanya berlaku bagi wajib pajak yang sudah resmi berstatus Non Efektif atau NPWP-nya sudah dihapus. Jika Anda tidak yakin dengan status NPWP atau kewajiban lapor Anda, tim kawanpajak.com dapat membantu memeriksanya.