Selamat Datang di Kawan Pajak.Com -> -> -> Solusi eFaktur, eSPT, eFiling, dan Informasi Pajak Terbaru -> -> -> Silahkan Like Fans Page FB dan Subscribe email untuk Update Info dari Kami

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri(KMS)



Jika kawan pajak sedang berencana akan membangun rumah atau tempat usaha sendiri misalnya atau memborongkan kepada pemborong perorangan. Tentunya banyak hal yang harus disiapkan. Dari desain eksterior dan interior maupun sampai hal-hal kecil seperti perizinan pendirian bangunan (IMB) dan juga Pajak. Lhooo kok membangun tempat tinggal sendiri dikenai pajak. Ya, kegiatan membangun sendiri dengan batasan-batasan tertentu meripakan objek dari PPN kegiatan membangun sendiri(KMS).

Sebenarnya apa itu Kegiatan Membangun Sendiri?

Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Menghitung PPN kegiatan membangun sendiri (KMS) sedikit berbeda dengan pada PPN pada umumnya.

Dasar hukum dikenakan PPN atas KMS adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 mengatur persyaratan bangunan yang terutang PPN KMS.  Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa tidak semua Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan PPN. Tetapi ada batasan- batasan nya. Dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai bangunan yang dimaksud yaitu bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Konstruksi utamanya  terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
  2. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
  3. Luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

Jadi, PPN atas KMS akan dikenakan jika memenuhi kriteria diatas. Hal ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang awam. Memang jarang sekali adanya sosialisasi tentang PPN KMS ini, walaupun toh ini sebenarnya aturan dari sejak lama sudah ada, karena aturan sudah ada maka negara berhak mengenakan pajak atas kegiatan membangun sendiri.

Lantas Berapa tarif dan bagaimana perhitunganya?


Yang namanya PPN sampai kapanpun tarifnya tetap 10% x DPP. Nah, DPP disini adalah
20% x Biaya yang dikeluarkan untuk membangun, tidak termasuk harga perolehan tanah.
Besarnya tarif PPN KMS adalah 2% dari total pengeluaran
Silahkan lihat bagan tarif PPN KMS dibawah ini :





Jadi Tarif PPN KMS yaitu :


Ada sebuah cerita dari teman. Dia sedang melakukan pembangunan rumah di daerah Jogja , karena rumahnya cukup besar, beberapa minggu kemudian dia mendapatkan surat himbauan dari KPP setempat bahwa atas kegiatan pembangunan tersebut dikenakan PPN KMS. Jadi, dari pada sampai ditagih KPP kan malu tuh,hehehe...lebih baik kesadaran bayar tepat waktu sesuai ketentuan saja. Oleh karena itu kawan pajak yang budiman, setelah membaca artikel ini agar menyampaikan ke teman-teman atau tetangga agar paham dan tidak skeptis kepada kantor pelayanan pajak jika mendapat surat Himbauan untuk melakukan pembayaran PPN KMS.

Berikut contoh kasus pada pengenaan PPN KMS !!!

Pada Bulan Mei  2015  Bapak Yatno memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 m2, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Yatno dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah:
  • Pembelian tanah sebesar Rp 200.000.000,
  • Pembelian bahan baku bangunan Semuanya Rp 180.000.000,
  • Biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp. 70.000.000.
Maka berapakah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembangunan rumah tersebut?

Jawaban :

Sesuai dengan PMK No. 163/PMK.03/2012 tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang terhutang adalah:

= 10% X  DPP

= 10%  X (20% X Total biaya Pembangunan)

= 10% X (20% X (Rp 180.000.000 + Rp 70.000.000))

Sehingga PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang terhutang adalah

= 10% X 20% X Rp 250.000.000

= Rp 5.000.000



Kapan Saat Terutangnya PPN KMS?

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
  
Dimana Tempat Terutangnya PPN KMS?

Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.Oleh karena itu jangan kaget jika kita membangun rumah atau bangunan kantor untuk usaha kemudian didatangi oleh petugas pajak setempat. Mungkin kita berdomisili dan terdaftar di kota lain, tetapi kita membangun rumah di kota yang berbeda. Nah, PPN KMS ini harus dibayar dengan kode KPP dimana bangunan berada.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPN KMS


Dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012  diatur bahwa :

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya
Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara seluruhnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran  Pajak Pertambahan Nilai terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan  Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan kode: 411211 – 103
Untuk PKP maka pelaporan menggunakan SPT Masa PPN yang dibuat di aplikasi e-Faktur. Jika anda bukan PKP maka tidak perlu lapor SPT masa PPN, cukup bayar saja dan SSP bukti bayar sudah dianggap sebagai Tanda terima pelaporan PPN KMS
Jika tempat bangunan didirikan terdaftar di KPP yang sama dengan Pemilik bangunan maka kolom NPWP pada SSP diisi dengan NPWP sang pemilik tersebut.
Jika tempat bangunan didirikan berbeda dengan wilayah KPP terdaftar sang pemilik, maka Kolom NPWP diisikan angka 0 (nol) tetapi kode KPP terdaftar dimana bangunan tersebut didirikan tetap ditulis. Misalnya 00-000.000.0-541.000

Demikianlah sedikit banyaknya tentang PPN atas Kegiatan Menbangun Sendiri(KMS) yang dapat saya bagikan ke kawan pajak sekalian. Semoga temen-teman bersidia share artikel ini agar semakin banyak yang tahu dan paham jika membangun rumah sendiri dengan batasan tertentu dikenakan pajak KMS agar tidak kaget jika ada petugas pajak yang datang untuk menghimbau atau menagih pajak kawan pajak sekalian. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri(KMS)"

Post a Comment